Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya agar program kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) disiapkan secepat mungkin. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/9/2026). Dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara, rapat ini diadakan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden mengenai pendidikan negeri gratis hingga jenjang perguruan tinggi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengkaji sejumlah skema dan opsi pembiayaan. Perhitungan tersebut mencakup penerimaan uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) dari jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lainnya di PTN.
Baca juga:
Solar Bersubsidi di Lampung: Antrean Panjang, Subsidi Bocor, Masyarakat Menunggu
Menurut Brian, kajian pembiayaan tersebut juga mempertimbangkan pola pendapatan internal kampus. “Di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu menyubsidi program sarjana,” ujarnya. Langkah ini dilakukan agar program kuliah gratis di PTN dapat dirancang secara terukur dan berkelanjutan.
Dua hari sebelum ratas, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada Senin (21/09), Brian menyebut kebutuhan pembiayaan untuk sekitar 2,83 juta mahasiswa PTN mencapai Rp93 triliun. Dikutip dari CNA.id, angka itu belum final karena masih harus disandingkan dengan kemampuan fiskal negara. Warta Ekonomi mencatat angka persisnya Rp93,7 triliun untuk 2.833.169 mahasiswa jenjang D3, D4, dan S1, tidak termasuk S2 dan S3.
Guna mematangkan skema tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), yang saat itu dijabat Pratikno. Tim khusus ini bertugas melakukan analisis mendalam serta memperinci skema pembiayaan yang telah disusun oleh kementerian terkait. Dikutip dari Tirto.id, jabatan Menko PMK kini dipegang Sugiono, yang dilantik menggantikan Pratikno pada Kamis (01/10).
Mendiktisaintek berharap tim khusus ini dapat menyelesaikan hasil kajian komprehensif dalam rentang waktu dua minggu hingga satu bulan. Hasil akhir dari kajian tersebut nantinya akan dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo sebagai dasar penetapan langkah dan tahapan pendidikan gratis di kampus negeri.
Rencana ini mendapat catatan dari DPR. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta pemerintah menyiapkan skema agar perguruan tinggi swasta (PTS) tidak terdampak. “Jangan sampai pendidikan tinggi digratiskan untuk PTN, kemudian PTS menjadi terbengkalai. Nah, jadi harus ada skema,” kata Lalu kepada wartawan, Senin (21/9/2026), dikutip dari Tirto.id.
Salah satu usulannya adalah mengalihkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada mahasiswa PTS apabila kuliah gratis di PTN berjalan. Lalu juga mempertanyakan komponen biaya yang akan ditanggung negara. “Gratis dari sisi apa dulu? Hanya UKT-nya sajakah atau seperti apa. Ini penting, komponennya seperti apa,” ujarnya dalam program Top Economy Metro TV, dikutip dari Medcom.id, Jumat (02/10). Ia menambahkan, rencana penerapan pada 2027 harus diikuti penataan kembali anggaran pendidikan.
Dari sisi pendanaan, Syafruddin Karimi dari Departemen Ekonomi Universitas Andalas menilai program ini tidak ideal jika hanya mengandalkan utang. “Pendanaan yang paling sehat perlu berasal dari kombinasi perbaikan penerimaan dan reprioritisasi belanja berproduktivitas rendah, bukan semata menambah utang,” kata Syafruddin kepada Kompas.com, Jumat (25/09). Ia menyarankan pemerintah lebih dulu menanggung UKT mahasiswa dari kelompok rentan, lalu memperluas cakupan kuliah gratis di PTN ketika ruang fiskal semakin tersedia.
Teks: Beginda Sae Winsang | Penyunting: Nur Bayti, Aris Krisna Setiawan
Artikel ini ditulis berdasarkan kompilasi dari siaran pers resmi Kementerian Sekretariat Negara RI serta pemberitaan dari CNA.id, Warta Ekonomi, Tirto.id, Medcom.id, dan Kompas.com periode 21 September-2 Oktober 2026.